Logo PPPFI

Logo PPPFI

Rabu, 12 November 2008

Re: [detailer] 14 perusahaan farmasi asing terancam dicabut ijinnya di Indonesia

Dear all,
 
Sehubungan dengan hal tersebut dibawah ini, maka secepatnya teman-teman yang bakal tersangkut kasus tersebut karena Perusahaannya masuk dalam daftar ancaman Menkes, mari segera kita aktifkan Lembaga Bantuan Hukum (LBHK) PPPFI.  Hal ini sesuai dengan pemberitahuan dari PPPFI tentang adanya bantuan hukum yang akan diberikan oleh LBHK PPPFI kepada seluruh teman sejawat yang masuk dalam kategori pekerja Farmasi (Detailer, Salesman). 
 
Meskipun demikian, bantuan Hukum akan lebih kuat jika teman sejawat terdaftar sebagai Anggota Resmi di Organisasi.  Untuk mendaftar menjadi Anggota Organisasi PERSATUAN PEKERJA DAN PEMANTAU FARMASI (PPPFI),  silakan download Formulir pendaftar di milis Forum-PPPFI dan segera dikirimkan ke : Administrasi,  nursalam2005@yahoo.com,
 
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPPFI mengajak teman sejawat yang mau berperan aktif untuk membentuk Dewan Pimpinan Daerah di Tingkat Propinsi dan Dewan Pimpinan Cabang ditingkat Kodya/Kabupaten.
 
Salam,
 
 
 
=================================================================
 
Bagi teman sejawat yang tertarik menjadi Internet Marketter, silakan coba pelajari dan difikirkan Penawaran berikut ini. Klik aja Links ini : http://tinyurl.com/5bom7e.
 
Itung-itung persiapan sebelum kiamat menghampiri anda saat ke-14 Farmasi dibawah ini benar-benar ditutup
 
==========================================================
 
JAKARTA - Pemerintah melalui Departemen Kesehatan mengambil langkah tegas dalam menertibkan perusahaan yang menjual obat di Indonesia. Dalam Permenkes No 1010/Menkes/PER/XI/2008 yang diterbitkan tanggal 3 November 2008 disebutkan, hanya perusahaan farmasi yang memiliki fasilitas produksi yang diizinkan meregistrasi obat dan mengedarkannya di wilayah hukum Indonesia.

Akibatnya, kurang lebih 14 perusahaan obat asing terancam dicabut izinnya sebagai distributor obat. Pemerintah memberikan waktu dua tahun kepada 14 perusahaan obat tersebut untuk menyesuaikan diri.

Menteri Kesehatan Siti Fadhilah Supari dengan tegas mengatakan bahwa perusahaan obat yang serius menjual obatnya di Indonesia harus mendirikan pabrik. Langkah itu dilakukan untuk menghindari Indonesia hanya sebagai pasar produsen obat asing. ''Kalau mau jual obat di Indonesia, harus bikin pabrik. Jangan cuma jual doang dong. Kalau nggak mau buka pabrik, no way," ujarnya setelah pelantikan pejabat eselon II di Depkes, Jakarta, kemarin (11/11).

Penulis buku Saatnya Dunia Berubah itu menilai bahwa pembukaan pabrik obat di Indonesia bisa membuka lapangan pekerjaan dan melakukan investasi di dalam negeri. ''Permenkes tersebut penting karena bisa mengurangi pengangguran," lanjutnya.

Ke-14 perusahaan itu merupakan anggota International Pharmaceutical Manufacture Group. Mereka, antara lain,

PT. Roche Indonesia,

Sanofi Aventis Pasteur,

PT. Transfarma Medica-Indah,

Eli Liliy,

PT. Wyeth Indonesia,

Sterling,

PT. Astrzeneca Indonesia,

PT. Novo Nordisk Indonesia,

PT. Astellas Pharma Indonesia,

Janssen Cilag,

PT. Solvay Pharma Indonesia,

PT. Merck Sharp & Dohme Indonesia,

PT. Servier Indonesia.

Menkes menambahkan bahwa pihaknya tidak khawatir bila ke-14 perusahaan tersebut berhenti mendistribusikan obatnya di Indonesia. ''Kalau ke-14 perusahaan tersebut hengkang, tidak masalah. Karena selama ini mereka kan hanya pedagang yang tergabung dalam PBF," katanya.

Bahkan, dia telah menyiapkan antisipasi bila memang perusahaan-perusahaan tersebut berhenti berjualan. Salah satunya adalah dengan melakukan impor obat. ''Kita tunggu sampai ada perusahaan asing yang mau bikin pabrik di sini. Karena yang antre mau ke sini sudah banyak," imbuhnya.

Direktur Eksekutif International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) Parulian Simanjuntak menilai bahwa peraturan yang dikeluarkan Menkes tersebut dapat menghambat berlanjutnya bisnis mereka.

''Padahal, di Indonesia, 14 perusahaan obat itu sebenarnya sudah mendapatkan jaminan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ini juga memberikan sinyal negatif bahwa kepastian aktivitas bisnis di Indonesia ternyata tidak aman," ungkapnya. (iw/kim)

 


--- On Wed, 11/12/08, Yunanto Pharmagen <yunanto.pharmagen_division@yahoo.co.id> wrote:
From: Yunanto Pharmagen <yunanto.pharmagen_division@yahoo.co.id>
Subject: [detailer] 14 perusahaan farmasi asing terancam dicabut ijinnya di Indonesia
To: "Detailer groups" <detailer@yahoogroups.com>, "Forum PPPFI" <Forum-PPPFI@yahoogroups.com>, "Rosalia Yusnida Sekretaris PT.Sapta Saritama solo" <rosa_yw@yahoo.co.id>, "worlmedrep groups" <WorldMedRep@yahoogroups.com>, "Yunanto Ikapharmindo Solo" <sincan.2000@yahoo.co.id>, "Wawan Zambon Solo" <okta_zbnindo@yahoo.com>, "Sardjito Pfizer Solo" <sar_djito01@yahoo.co.id>, "Sarjono RBM PT.Sapta Sari Tama Solo" <rbm_tgh@yahoo.com>, "Dewantoro MSO IKA Solo" <mso.solo@ikapharmindo.com>
Date: Wednesday, November 12, 2008, 3:57 PM


Menteri Kesehatan Siti Fadhilah Supari dengan tegas mengatakan bahwa perusahaan obat yang serius menjual obatnya di Indonesia harus mendirikan pabrik. Langkah itu dilakukan untuk menghindari Indonesia hanya sebagai pasar produsen obat asing. ''Kalau mau jual obat di Indonesia, harus bikin pabrik. Jangan cuma jual doang dong. Kalau nggak mau buka pabrik, no way," ujarnya setelah pelantikan pejabat eselon II di Depkes, Jakarta, kemarin (11/11)

Jual obat harus punya pabrik kalo ndak silakan angkat koper dari Indonesia (begitu kata bu Menkes, sudah ada PERMENKES nya loh) nah luuu, siap2 cari lowongan prend....... ........

lihat detail klik jawapos kata bu menkes


Jatuh cinta itu seperti apa ya rasanya?
Temukan jawabannya di Yahoo! Answers!
__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Drive Traffic
can help increase
your site traffic.
Need traffic?
With search ads
on Yahoo!
Y! Groups blog
for the latest
scoop on Groups.
.

__,_._,___

Bantuan Konsultasi & Legal Action Ketenaga kerjaan

Kepada Yth.
Seluruh Pekerja Farmasi diseluruh Indonesia.
 
 
Dengan sangat senang hati dan penuh rasa suka cita kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sejawat Pekerja Farmasi (Detailer, Salesman, Apoteker, Asisten Apoteker dan lain-lain yang terkait) di seluruh Indonesia, bahwa mulai saat ini Organisasi PPPFI
telah resmi memiliki LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PPPFI. LBH PPPFI saat ini bekerja sama dengan Darmawaluya Law Office ( untuk penanganan kasus hukum di luar ketenaga kerjaan).
 
LBH PPPFI ini dibentuk sebagai upaya memenuhi Visi dan Misi PPPFI dimana salah satu Pilar penting adalah memberikan Payung Hukum Kepada seluruh Anggota PPPFI.  Saat ini LBH PPPFI akan memberikan perlindungan Hukum kepada seluruh Pekerja Farmasi, baik yang sudah bergabung dalam struktur, maupun yang belum terdaftar. 
 
LBH PPPFI diketuai oleh Bapak Anindyo Darmanto SH yang track Rekor dan Kinerjanya dalam memberikan perlindungan Hukum kepada Klien tidak diragukan lagi dan berusaha keras memenangkan kasus hukum yang dihadapi. Hal ini dapat kita lihat bagaimana beliau menangani kasus Bpk. Subarda sehubungan dengan kasus PT. Asuransi Asabri
 
Demikian Informasi dari kami DPP PPPFI,  .

Hormat kami,
Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi PPPFI
 
 
Forum.PPPFI

Selasa, 11 November 2008

SKT PPPFI

Kepada Seluruh,

Rekan-rekan Sejawat Pekerja Farmasi di Seluruh Indonesia,

Assalamualaikum ww dan Salam Sejahtera untuk kita semua


Dengan bangga dan rasa bersuka cita kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sejawat semua, bahwa Organisasi yang kita dirikan dengan nama PERSATUAN PEKERJA DAN PEMANTAU FARMASI INDONESIA (PPPFI) telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang legal dan resmi di Departemen Dalam Negeri dengan SKT Nomor 107/D.III.3/X/2008. Hal ini tentukannya merupakan respon yang baik sebagai tindaklanjut dari Surat Permohonan Nomor :018/DPP-PPPFI-DKBP/V/2008 tanggal 05 Mei 2008, yang telah diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) .



Dengan disyahkannya PPPFI sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang beroperasi diseluruh wilayah Indonesia, maka sekarang adalah tugas kita semua untuk mensukseskan Organiasi ini dengan peran aktif dan kerjasama kita sehingga cita-cita luhur organisasi sesuai dengan VISI dan MISI PPPFI yang tertuang dalam lipar pilar utama yaitu :

  • Memberikan payung hukum kepada seluruh Anggota
  • Meningkatkan Kesejahteraan Anggota
  • Membantu Mewujudkan Masyarakat yang Sehat
  • Mengabdi kepada Negara melalui peran Sosial
  • Meningkatkan kwalitas produk Farmasi & Nutrisi melalui Pemantauan


Untuk mensukseskan itu semua, kami menghimbau dan mengajak rekan-rekan sejawat diseluruh wilayah propinsi dan kodya/kabupaten untuk berperan aktif dalam menyusun dan membentuk DPD dan DPC dengan mengajukan formatur kepengurusan kepada DPP dengan mengirimkannya lewat email : forum.fppfi@yahoo.com , nursalam2005@yahoo.com , atau forum.fppfi.komunikasi@blogger.com.

Atas peran aktif dan kerjasama rekan-rekan sejawat semua, kami mengucapkan terimakasih yang sebesarnya. Semoga cita-cita luhur kita semua dapat terwujud dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua.

Selamat bekerja dan sukses untuk kita semua.


Salam,


DPP PPPFI
Seksi Komunikasi dan Informasi

Selasa, 08 April 2008

Pembentukan DPD dan DPC

Salam Hangat,


Kepada seluruh Sejawat Pekerja Farmasi di seluruh Indonesia, untuk mempercepat proses perizinan PPPFI, maka kami mengajak Rekan Sejawat Pekerja Farmasi (Detailer, Salesman Distributor Farmasi , Apoteker, Asisten Apoteker Pegawai Apotik, Rumah Sakit, Farmasi, dan Distributor) semua untuk ikut andil dan berpartisipasi dalam pembentuk Dewan Pimpinan Daerah 
untuk tingkat Provinsi dengan kedudukan di Ibu Kota Provinsi dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) 
untuk kepengurusan tingkat Kodya/Kabupaten dengan kedudukan di Ibu Kota Kodya/Kapupaten.

Kami menghimbau rekan sejawat semua mendiskusikannya dan mengirimkan Formasi kepengurusan tersebut diatas untuk diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat dan menetapkan kantor sekretariat dan alamat surat menyurat.
Sebagai informasi, Formasi penting saat ini yang harus kita bentuk adalah :

1.  Ketua DPD/DPC
2. Wa. Ketua DPD/DPC
3. Sekrtaris DPD/DPC
4. Bendahara DPD/DPC
5. Seksi-Seksi/bidang sesuai kebutuhan.

Untuk DKI, di bawah DPD DKI akan dibentuk 5 DPC, yaitu DPC Jakarta Selatan, DPC Jakarta Timur, DPC Jakarta Pusat, DPC Jakarta Utara dan DPC Jakarta Barat. 
DPD Banten akan berpusat di Tangerang dengan  pembentuk DPC Tangerang, DPD Cilegon.
Untuk DPD Jawa Barat akan dibentuk DPC Depok, DPC Bekasi dan DPC Bogor, DPC Sukabumi-Cianjur, DPC Bandung, DPC Cirebon. Untuk DPD Jawa Tengah, silakan teman-taman Jawa Tengah membentuk DPC (Semarang, Solo dan Jogja) yang akan berada dibawah DPD Jawa Tengah, (Semarang).  Demikian juga DPD Jawa Timur, termasuk Bali dan Madura (kalau memungkinkan) Teman-teman di Surabaya kami harapkan juga segera membentuk Formatur DPD dan DPC untuk di ajukan ke Dewan Pimpinan Pusat. 

Untuk rekan sejawat yang berada diluar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi juga diharapkan segera membentuk Formatur kepeminpinan Daerah (DPD) dan Kepeminpinan Cabang untuk segera ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Kelengkapan Organisasi dalam pembentukan DPD dan DPC akan mempercepat proses perizinan Organisasi PPPFI ini keluar dan kita juga akan bisa lebih cepat menjalankan Misi dan Visi PPPFI, yaitu memberikan rasa aman dan perlindungan Hukum kepada seluruh Anggota yang syah dan terdaftar.

Demikian Informasi dan Himbauan dari Dewan Pimpinan Pusat, agar dapat dijalankan sebagaimana mestinya.  
Rekan sejawat dapat mengirimkan Formatur yang terbentuk ke alamat Dewan Pimpinan Pusat via e-mail : forum.fppfi@yahoo.com

Sekali lagi, Salam hangat dari kami.

Selamat bekerja.

Moderator.

Kamis, 03 April 2008

Selamat Bergabung di PPPFI

Sesuatu yang sangat menggembirakan bagi kita semua Para Pekerja  di bidang Farmasi, dimana kita telah membentuk wadah yang dapat menghimpun semua kekuatan Pekerja Farmasi untuk mewujudkan 5 Pilar Utama, seperti yang yang tertuang di ADART dan menjadi Jargon dalam menggerakan Organisasi ini.

Apakah kita ingin maju bersama atau hanya memiliki wacana besar tetapi tidak mampu mewujudkannya dalam bentuk karya nyata?  Maka inilah saatnya kita semua mewujudkan cita-cita besar dan mulia ini dengan bahu membahu membentuk Formasi kuat dan tangguh demi mencapai kesejahteraan
dan keadilan bagi seluruh Anggota PPPFI.

Kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh teman-teman yang tergabung dalam berbagai organisasi Pekerja Farmasi (Detailer), Apoteker, Salesman dan Karyawan Apotik, Karyawan Rumah Sakit, Distributor, KaryawanFarmasi dan lain-lain untuk segera bergabung dengan PPPFI demi masa depan yang lebih baik.

Demikian ucapan dari saya, semoga Organisasi kita ini sukses melangkah kedepan tanpa halangan apapun.


Salam,


ADART PPPFI

ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSATUAN PEKERJA & PEMANTAU FARMASI INDONESIA
( PPPFI)
Di terbitkan oleh :
Dewan Pimpinan Pusat DPP- PPPFI 2008

Sifat :
Bhineka Tunggal Ika

Azas :
Pancasila & UUD1945

Lima Pilar PPPFI :

Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Para Anggota
Meningkatkan Kesejahteraan Anggota
Membantu Mewujudkan Masyarakat yang Sehat
Mengabdi kepada Negara melalui peran Sosial
Meningkatkan kwalitas produk Farmasi & Nutrisi melalui Pemantauan








ANGGARAN DASAR
PERSATUAN PEKERJA & PEMANTAU FARMASI INDONESIA ( PPPFI)

PEMBUKAAN

Pembangunan Nasional di laksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya guna mewujudkan masyarakat, sejahtera, adil, makmur, sehat jasmani, Rohani secara merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang- undang dasar 1945, dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional khususnya menyangkut tenaga kerja Farmasi mempunyai peran dan kedudukan sangat penting karena berperan sebagai pelaku dari tujuan pembangunan seutuhnya tersebut, namun demikian perlu pula Pekerja Farmasi mendapatkan perlindungan yang effective baik dalam hal menjamin hak-hak dasar pekerja (kesamaan derajat, perlakuan adil kepada pekerja dan keluarganya tanpa adanya diskriminasi) maupun perlindungan hukum dll, Tujuan utama PPPFI adalah berupaya menciptakan suatu hubungan kerja yang baik antara pekerja farmasi dengan perusahaan farmasi di tempat pekerja mencari nafkah, juga mendukung program kerja Pemerintah dalam hal peningkatan mutu Kesehatan Masyarakat, maka di bentuk suatu wadah yang di namakan Persatuan Pekerja dan Pemantau Farmasi Indonesia (PPPFI) yang berfungsi sebagai wadah Pekerja Farmasi yang diharapkan para pekerja Farmasi akan juga selalu di ayomi oleh Payung Hukum, wadah ini juga melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan dengan mewujudkan dukungan kepada Pemerintah (Departeman Kesehahan, Departemen Sosial & Departemen Tenaga Kerja)
Dalam rangka Reformasi Kesehatan dengan meningkatan Mutu Kesehatan dan Gizi bagi masyarakat Indonesia melalui penyaluran bantuan kebutuhan masyarakat dalam bentuk farmasi ( obat–obatan) & Nutrisi dll, juga sebagai penunjang kesejahteraan, Kesehatan masyarakat terutama yang hidup dibawah garis kemiskinan (Gizi buruk), bekerja bersama sama dengan Perusahaan Farmasi ( lokal & Luar Negeri), Distributor obat, Apotik, Rumah Sakit, BUMN, UNICEF, Fondation (LSM),
PPPFI di tuntut untuk selalu mampu bergerak dan bertindak dalam situasi dan kondisi apapun demi tercapainya kesejahteraan, Kesehatan dan Gizi masyarakat luas khususnya bagi anak-anak, Manula yang membutuhkan bantuan Kesehatan.

PPPFI berfungsi pula sebagai pelindung konsumen yang bertugas selaku Pemantau mutu peredaran produk Farmasi ( obat-obatan & Nutrisi) di Indonesia, bersama sama dengan aparat Pemerintah terkait ( Dep. Kes, Dirjen POM, BNN & Kepolisian ).
Untuk mewujudkan itikad luhur dan mulia, para pekerja farmasi sepakat bersatu membentuk kekuatan untuk membantu sesama anggota maupun Masyarakat menyumbangkan tenaga dan fikiran untuk kepentingan saudara–saudara kita sebangsa setanah air khususnya dibidang kesehatan dan kefarmasian, maka pada hari Senin tanggal, 18 Maret 2008 jam 13.00 WIB, telah dideklararasikan terbentuknya Organisasi yang menjiwai semangat yang terkandung dalam nilai–nilai luhur Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, yang di maknai dengan nama Persatuan Pekerja dan Pemantau Farmasi Indonesia (PPPFI) dengan suatu Anggaran Dasar sebagai berikut :



BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

1. Organisasi Pekerja ini bernama PERSATUAN PEKERJA DAN PEMANTAU FARMASI INDONESIA, untuk selanjutnya disingkat menjadi PPPFI
2. PPPFI didirikan di Jakarta, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2008 untuk waktu yang tidak ditentukan.
3. Pimpinan organisasi di tingkat Pusat berkedudukan di Kota Jakarta, dengan membuka perwakilan dan cabang–cabangnya di seluruh Indonesia.

BAB II
KEDAULATAN
Pasal 2

1. Kedaulatan organisasi ini berada di tangan anggotanya dan untuk selanjutnya dilakukan sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional.
2. Dalam Musyawarah Nasional tersebut Dewan Pendiri PPPFI memiliki hak prerogratif.
BAB III
AZAS, TUJUAN DAN SIFAT ORGANISASI

Pasal 3
PPPFIberazaskan Pancasila seperti yang terkandung didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Pasal 4
PPPFI dibentuk dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terutama membantu sesama seprofesi pekerja farmasi dan menyumbangkan tenaga dan fikiran untuk kepentingan saudara–saudara sebangsa serta membantu untuk kepentingan Pemerintah dan Negara khususnya dibidang peningkatan mutu kesehatan dan kefarmasian

Pasal 5

PPPFIbersifat Bhineka Tunggal Ika, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak membedakan asal – usul, suku bangsa, ras, golongan, agama dan bersifat independen.

BAB IV
FUNGSI DAN PERAN

Pasal 6
PPPFI berfungsi sebagai wadah, dan wahana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, membantu masyarakat bangsa Indonesia dibidang kesehatan melalui kefarmasian, membantu, menyumbangkan tenaga dan fikiran kepada Pemerintah dan Negara khususnya dalam membantu peningkatan mutu Kesehatan melaui Farmasi & Nutrisi terutama bagi masyarakat luas dan masyarakat di bawah garis kemiskinan, Khususnya Anak –anak dan Manula.

PPPFI berperan pula dalam pemantauan terhadap perusahaan Farmasi menyangkut mutu, peredaran obat–obatan serta menerima pengaduan masyarakat selaku konsumen yang di rugikan

Pasal 7
Dalam melaksanakan fungsinya untuk mencapai tujuan luhur didirikannya PPPFI, peran serta PPPFI adalah :
I. Peran Sosial :

1. Berperan sosial dan aktif bersama dengan Organisasi Industri,Organisasi Profesi, Perusahaan Farmasi Swasta Nasional, BUMN, milik Asing, Distributor Obat, Apotik, Rumah Sakit, LSM ( Foundation) termasuk UNICEF, melaksanakan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan yang berupa Peningkatan Kesejahteraan maupun Mutu Kesehatan Masyarakat secara bersama sama mendukung program Pemerintah dalam peningkatkan kesejahteraan maupun peningkatan mutu Kesehatan masyarakat .
2. Berperan aktif dalam menghimpun, mengembangkan dan merumuskan serta memperjuangkan aspirasi Pekerja Farmasi, membantu dalam menciptakan kesejahteraan anggota.
3. Berperan dalam memberikan payung dan perlindungan hukum bagi anggota yang mengalami benturan dan masalah hukum menyangkut permasalahan hubungan industrial dalam lingkup tempat dimana anggota bekerja melalui Lembaga Bantuan Hukum Pekerja Farmasi Indonesia.

II. Peran Pemantauan terhadap Perusahaan Farmasi & Perlindungan Konsumen:

Pemantauan
Turut serta bersama Pemerintah (Dep Kes & Dirjen POM) dalam hal :
1. Mengawasi mutu produk perusahaan Farmasi & Nutrisi
2. Mengawasi peredaran obat – obatan & Nutrisi pada masyarakat
3. Mengawasi penerapan harga obat dipasaran

Perlindungan Konsumen
1. Menerima Pengaduan Masyarakat (Konsumen yang di rugikan)
2. Meneruskan pengaduan Masyarakat kepada Lembaga Perlindungan
Konsumen Nasional
3. Melakukan Koordinasi dengan Perusahaan Farmasi
4. Meminta Perhatian Pemerintah untuk melakukan Peneguran terhadap
perusahaan Farmasi yang mengabaikan.

BAB V
ATRIBUT DAN LAMBANG

Pasal 8
1. Atribut dan lambang organisasi ini terdiri dari :
a. Panji dan Lambang
b. Hymne dan Mars
c. Bendera
d. Papan nama , lencana, seragam, organisasi dan kelengkapan.

2. Bentuk, ukuran, makna, / arti atribut dan lambang PPPFI serta tata cara penggunaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi (PO) Pusat.

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 9
1. Anggota biasa PPPFI adalah Pekerja tetap,Pekerja kontrak,mantan pekerja,karyawan yang bertalian dengan kefarmasian,antara lain Detailer, karyawan perusahaan Farmasi,karyawan Apotik,Salesman obat-obatan, ataupun profesi lain yang bertalian dengan kefarmasian yang dengan sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.
2. Anggota luar biasa adalah pekerja asing, mantan pejabat Negara, namun demikian anggota luar biasa tidak mempunyai hak pilih maupun hak dipilih.
3. Keanggotaan organisasi pada ayat 1, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi

Pasal 10
1. Setiap anggota mempunyai kewajiban :
a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi.
b. Mentaati dan memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisai.
c. Membina dan menjaga serta meningkatkan disiplin organisasi.
d. Aktif melaksanakan program organisasi.

2. Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud, di atur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi.

Pasal 11
1. Setiap anggota mempunyai :
a. Hak bicara dan hak suara,
b. Hak memilih dan hak dipilih,kecuali anggota luar biasa,
c. Hak membela diri.

2. Penggunaan hak-hak sebagaimana dimaksud, diatur dalam Aggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi.

BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12
1. Susunan organisasi PPPFI adalah organisasi yang bersifat nasional dan disusun secara bertingkat yang dipimpin oleh dewan pengurus, terdiri atas :
a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP), berkedudukan di Jakarta
b. Dewan Pimpinan Daerah(DPD) berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
c. Dewan Pimpinan Cabang ( DPC) berkedudukan di Kotamadya atau Kabupaten

2. Masa jabatan / tugas 1 ( satu) periodenya adalah 5 (lima) tahun untuk pengurus DPP,DPD & DPC, dapat dipilih kembli untuk periode berikutnya sesuai dengan keputusan Musyawarah di setiap tingkatan, kecuali DPP di pilih berdasarkan Munas

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 13
1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bersama Dewan Pendiri merupakan pelaksana kedaulatan tertinggi dan bersifat kolektif, serta berwenang untuk :
a. Menetapkan kebijaksanaan dan peraturan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan putusan-putusan Musyawarah Nasional serta Rapat Kerja Tingkat Nasional.
b. Membentuk Lembaga, Badan dan atau Satuan Tugas yang dianggap perlu.
c. Mengesahkan susunan pengurus dan anggota DPD yang terpilih oleh Musyawarah Daerah, dengan Surat Keputusan DPP
d. Mengesahkan Sususnan pengurus dan anggota DPC yang terpilih oleh Musyawarah Daerah, dengan Surat Keputusan DPP

2. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban :
a. Mengadakan musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa jika dikehendaki atau Rapat-rapat lainnya ditingkat pusat / nasional.
b. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah dilaksanakan selama pengabdiaannya kepada Munnas di akhir masa tugasnya sesuai AD/ART.

DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 14
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) merupakan pimpinan Organisasi Tingkat Provinsi yang bersifat kolektif dan berwenang untuk :
a. Menetapkan kebijaksanaan dan peraturan di daerah tingkat provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Munas dan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musda dan Rakerda
Bertindak untuk dan atas nama organisasi dalam lingkup Wilayah Daerah yang bersangkutan.
b. Mengesahkan susunan pengurus DPC terpilih oleh Musda Tingkat Kotamadya dan Kabupaten.

1. Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban :
a. Melaksanakan segala ketetapan dan keputusan Munas, keputusan Rakernas, keputusan-keputusan Dewan Pimpinan Pusat dan keputusan-keputusan Daerah.
b. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan AD/ART.
c. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah dilaksanakan melalui Musda di akhir masa jabatannya sesuai AD/ART.

DEWAN PIMPINAN CABANG
Pasal 16

1. Dewan Pimpinan Cabang merupakan pimpinan organisasi di tingkat Kabupaten / Kotamadya yang kolektif dan berwenang.
a. Menetapkan kebijaksanaan dan peraturan di tingkat Kabupaten / Kotamadya, Anggaran Daerah, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Munas dan Rapat Kerja Nasional, rapat-rapat dan Keputusan-keputusan Daerah Kabupaten/Kota, serta Musyawarah tingkat Kabupaten / Kotamadya
b. Bertindak untuk dan atas nama organisasi ditingkat Kabupaten / Kotamadya
2. Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban :
a. Melaksanakan segala ketetapan dan keputusan Munas, Keputusan-keputusan Tingkat Nasional dan Keputusan-keputusan Tingkat Propinsi, Kabupaten / Kota,
b. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai AD/ART, melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Tingkat Propinsi, Kota / Kabupaten,
c. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah dilaksanakan kepada Musticab (Musyawarah Tingkat Cabang) di akhir masa jabatannya sesuai AD/ART.


BAB VIII
HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN ORGANISASI LAINNYA
PASAL 15

Pola Hubungan

1. PPPFI dapat menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi Kemasyarakatan dan organisasi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. PPPFI dapat menjalin kerjasama dengan partai politik dalam maupun luar negeri sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Bentuk hubungan kerjasama di tetapkan dengan peraturan organisasi oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAN IX
DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PENASEHAT
Pasal 16
PPPFI mempunyai :
a. Dewan Pembina dan Dewan Penasehat untuk mendampingi DPP di tingkat Pusat, & DPD untuk di tingkat Daerah
b. Susunan, kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan-dewan tersebut di atur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi.

BAB X
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 17

Musyawarah-musyawarah PPPFI terdiri dari :
1. Musyawarah Nasional (Munas) :
a. Memegang kuasa tertinggi, bersama Dewan Pendiri selaku Deklarator.
b. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar atau anggaran Rumah Tangga.
c. Menetapkan Program Organisasi.
d. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat.
e. Memilih dan menetapkan Dewan penasehat dan Dewan Pembina pusat.
f. Menetapkan Keputusan-keputusan lainnya.
g. Bersidang sekali dalam 3 (tiga) tahun.

2. Musyawarah Nasioal Luar Biasa (Munaslub) :
a. Mempunyai wewenang atau kekuatan yang sama dengan musyawarah nasional kecuali merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga..
b. Diadakan apabila keadaan perkumpulan dalam keadaan terancam. Diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas permintaan sekurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah DPD.

3. Musyawarah Daerah (Musda) :
a. Menyusun Program Kerja Dewan Pimpinan Daerah.
b. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah.
c. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan daerah.
d. Memilih dan menetapkan Dewan Pembina dan Dewan Penasehat Daerah.
e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya dalam batas wewenangnya.
f. Bersidang sekali dalam 3 (tiga) tahun.

4. Musyawarah Cabang (Muscab) :
b. Menyusun program kerja Dewan Pimpinan Cabang dalam rangka program umum organisasi tingkat cabang.
c. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang.
d. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Cabang .
e. Memilih dan menetapkan Dewan Pembina dan Dewan penasehat Cabang.
f. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya dalam batas wewenangnya.
g. Bersidang sekali dalam 3 (tiga) tahun.


RAPAT-RAPAT
Pasal 18

Rapat-rapat PPPFI terdiri dari :
1. Rapat Pimpinan Paripurna DPP dan Dewan Pendiri :
a. Diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pendiri.
b. Mengambil keputusan-keputusan yang diluar wewenang musyawarah nasional.

2. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) :
a. Berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program tahunan Dewan Pimpinan Pusat dan menetapkan pelaksanaan selanjuttnya
b. Diadakan minimal 1 (satu) tahun sekali.

3. Rapat Kerja Daerah (Rakerda) :
a. Berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program tahunan Dewan Pimpinan Daerah dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya.
b. Diadakan minimal setahun sekali.

4. Rapat Kerja Cabang (Rakercab) :
a. Berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program tahunan dewan Pimpinan Cabang dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya.
b. Diadakan Minimal setahun sekali.

BAB X
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 19

1. Musyawarah dan rapat-rapat seperti tersebut dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Anggaran Dasar ini adalah sah atau Quorum jika dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah dari peserta yang seharusnya hadir.
2. Pengambilan keputusan diupayakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila upaya ini tidak mungkin lagi, maka keputusan diambil berdasarkan keputusan terbanyak.
3. Dalam hal pengambilan keputusan tentang pemilihan pimpinan, sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota yang hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat I
4. Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar :
a. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah yang seharusnya hadir.
b. Keputusan dapat disahkan apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seharusnya hadir.
c. Usul perubahan anggaran Dasar dapat diterima bila diajukan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah yang menghendaki perubahan masalah yang sama.

BAB IX
DEWAN PENDIRI

Pasal 20
1. PPPFI didirikan secara kolektif oleh sebelas orang deklarator yang disebut sebagai Dewan Pendiri PPPFI.
2. Dewan Pendiri memiliki hak-hak prerogratif yang bersifat melekat dan lestari sepanjang PPPFI berdiri.
3. Ketentuan dan penggunaan hak-hak prerogratif tersebut diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Pusat.

BAB XII
KEUANGAN

Pasal 21
1. Keuangan organisasi diperoleh dari ;
a. Uang pangkal dan iuran dari para anggota.
b. Sumbangan-sumbangan dan bantuan dari anggota dan bukan anggota yang tidak mengikat.
c. Sumber lain yang sah.
2. Ketentuan dan manajemen keuangan PPPFI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.









Bab XIII
Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH)
Persatuan Pekerja & Pemantau Farmasi Indonesia

Pasal 22

Tugas & Fungsi

1. Memberikan Payung dan Bantuan Hukum terhadap para anggota PPPFI apabila mengalami benturan hukum termasuk menyangkut adanya Perselisihan Hubungan Industrial, (PHK dan hak-hak lain Pekerja yang di atur oleh UU No.13 Tahun.

2. Memfasilitasi Permasalahan menyangkut Pernyelesaian Hubungan Kerja antara Pekerja dengan Pengusaha / Perusahaan secara Musyawarah Mufakat ( win-win Solution)

3. Membantu para anggota dalam menyelesaikan permasalahan PHK melaui jalur hukum melalui PPHI ( Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

4. Menerima Pengaduan Masyarakat atas keluhan suatu produk farmasi atau Nutrisi yang merugikan kesehatan dan keselamatan jiwa serta memberikan bantuan hukum baik melaui Jalur Hukum ataupun melalui Lembaga Perlindungan Hukum Konsumen.

5. Mengusulkan melalui Ketua & Sekjen PPPFI untuk melakukan Peneguran baik langsung ataupun melalui Instansi Pemerintah terkait ( Depkes, Dirjen POM) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) kepada Perusahaan Farmasi & Nutrisi yang melanggar aturan hukum serta merugikan masyarakat.

BAB XIV
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 23
1. Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan di dalam musyawarah nasional yang khusus diadakan untuk itu, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Pusat PPPFI Dalam hal organisasi dibubarkan maka kekayaan organisasi diserahkan kepada Badan-badan atau lembaga-lembaga social di Indonesia sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi PPPFI serta perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 24
1. Dewan Pendiri dan dewan Pengurus / Pimpinan Pusat Persatuan Pekerja dan Pemantau Farmasi Indonesia (PPPFI) untuk pertama kalinya ditetapkan sebagai berikut :

a. Dewan Pendiri PPPFI terdiri dari :
1) Nursalam SH
2) Anindyo Darmanto SH
3) Drs Rohani Firdaus, MM
4) Soedarman MH
5) Sugeng waluya SH.
6) Nurwahyudi SH.
7) Endang Wadhini, SSi
8) Ir. Mustakmal
9) Dicki Hartanto, SE
10) Ir. Tb. Ade Royan
11) Hery Prasetyo, SH.

b. Dewan Pengurus / Pimpinan Pusat (DPP) terdiri dari :

Nursalam SH

Anindyo Darmanto SH.

Drs Rohani Firdaus MM.


Dicky Hartanto


Sudarman MH



Ratna Utami


Sugeng waluya SH.



Nurwahyudi SH.



Ir. Mustakmal



Ir Tb Ade Royan


Anindyo Darmanto SH.



Endang Wadhini SSI
Ketua Umum
Wakil Ketua
Sekjen
Wasekjen
Bendahara Umum
Wakil Bendahara

Ketua Bidang Penggalangan Bantuan Farmasi

Ketua Bidang Penelitian & Pendataan Kesehatan & Gizi Penduduk.

Ketua Bidang Peningkatan Mutu Kesehatan & Gizi

Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan & Sosial Kemasyarakatan

Ketua Bidang Politik Dalam & Luar Negeri


KetuaBidang Informasi,Komunikasi, Promosi& Publikasi Produk

Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi

Ketua Bidang Pengawasan Farmasi & Hukum - LKBH Pekerja Farmasi

Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan



2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Pusat maupun dalam Peraturan lain yang akan diputuskan oleh Dewan Pendiri dan Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 25

Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dan disetujui oleh Dewan Pendiri dan Dewan pengurus / Pimpinan Pusat (DPP) PPPFI pada hari RabuTanggal 27 Februari 2008

Jakarta, 27 Februari 2008
DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PPPFI

Ketua Umum Sekretaris Jendral




Nursalam, SH Anindyo Darmanto, SH


ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN PEKERJA & PEMANTAU FARMASI INDONESIA ( PPPFI)

BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1

1. Persyaratan Anggota PPPFI :
a. Warga Negara Indonesia
b. Pekerja,mantan pekerja yang bertalian dengan kefarmasian.
c. Berlaku Baik, dengan sukarela menjadi anggota PPPFI
d. Menerima dan menyetujui AD/ART PPPFI serta punya keinginan yang kuat dalam memajukan PPPFI
2. Prosedur Pengesahan Anggota PPPFI :
a. Mengisi dengan benar Formulir Keanggotaan dan diserahkan kepada Pengurus PPPFI setempat.
b. Setiap anggota diberikan Kartu Tanda Anggota yang dinyatakan sah oleh ketua Umum dan Sekjen DPP PPPFI, serta dicap dengan cap DPP PPPFI
3. Prosedur Pemberhentian sebagai anggota dilakukan apabila :
a. Atas permintaan sendiri
b. Berhalangan tetap atau meninggal dunia
c. Diberhentikan oleh organisasi karena menyimpang atau melanggar AD/ART, setelah diberi peringatan tiga kali berturut-turut dengan lisan, tertulis, dan tidak ada pembelaan yang dapat diterima oleh pengurus.
d. Keputusan pemberhentian ditetapkan DPP.

Pasal 2
1. Kewajiban anggota :
a. Setiap anggota diwajibkan membayar iuran anggota,
b. Menghadiri rapat/pertemuan yang diadaan oleh PPPFI di tingkatnya.
c. Melaksanakan keputusan rapat PPPFI
d. Memupuk, memelihara, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan organisasi serta tanggungjawab dan setia kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPPFI
e. Membantu dalam pemantauan yang berhubungan dengan kefarmasian secara baik sesuai peraturan perundangan.

2. Hak anggota :
a. Anggota memiliki hak bicara dan hak suara, yang diatur dalam tata tertib rapat atau Musyawarah tersebut.
b. Anggota berhak mendapatkan bantuan hukum apabila ada permasalahan ditempatnya bekerja.
c. Anggota berhak mendapatkan penggantian asuransi apabila mengalami kecelakaan yang menyebabkan cacat permanent yang berakibat tidak biasa bekerja atau kematian
d. Menghadiri Rapat atau Musyawarah tiap tingkatan.
e. Mengikuti berbagai kegiatan PPPFI sesuai mandat.
f. Dikirim sebagai utusan PPPFI sesuai mandat.

BAB II
KEPENGURUSAN
Pasal 3

1. Stuktur organisasi PPPFI yang baku untuk setiap tingkatan, yakni DPP, DPD dan DPC adalah :
a. Ketua
b. Sekretaris
c. Bendahara
d. Ketua Bidang Penggalangan Bantuan Farmasi
e. Ketua Bidang Penelitian , Pendataan Kesehatan & Gizi Penduduk
f. Ketua Bidang Peningkatan Mutu Kesehatan & Gizi
g. Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan & Sosial Kemasyarakatan
h. Ketua Bidang Hubungan Politik Dalam & Luar Negeri
i. Ketua Bidang Informasi, Komunikasi,Promosi & Publikasi Produk
j. Ketua Bidang Organisasi dan Kadernisasi
k. Ketua Bidang Pengawasan Farmasi & Hukum -LKBH Pekerja Farmasi Indonesia
l. Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan

2. Kelengkapan kepengurusan setiap bidang, dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan disahkan oleh rapat pleno pengurus tiap tingkatan.

3. Kepengurusan di tiap tingkatan ( DPP,DPD) dilengkapi dengan Dewan Pembina dan Dewan Penasehat yang dibentuk sesuai AD/ART serta peraturan Organisasi Pusat.

4. Kepengurusan di setiap tingkatan yakni DPP, DPD, DPC diwajibkan memiliki secretariat untuk pelaksanaan tugas kesekretariatan dan atau tempat utama aktivitas rutin kepengurusan di setiap tingkatan.

5. Dalam pelaksanaan surat menyurat dan penandatanganan administrasi serta keputusan kepengurusan di setiap tingkatan, harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen untuk DPP, serta Ketua dan Sekretaris untuk DPD dan DPC, dalam keadaan darurat dapat mendapatkan mandat kepada pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Keputusan Pleno kepengurusan disetiap tingkatan.

6. Setiap dokumen administrasi sebagian dimaksud dalam ayat 5 tersebut dinyatakan sah apabila telah dicap dengan cap resmi PPPFI sesuai tingkatan kepengurusan.

7. Tata cara pengelolahan administrasi kesekretariatan PPPFI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi tentang system administrasi dan managemen sekretariatan PPPFI

Pasal 4

1. Persyaratan Umum Kepengurusan :
a. Telah memiliki Kartu Tanda Anggota PPPFI
b. Menandatangani formulir pernyataan kesediaan menjadi pengurus aktif.
c. Mampu dan berkemauan kuat memajukan PPPFI
2. Persyaratan khusus kepengurusan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi pusat tentang system kaderisasi dan pendidikan PPPFI
3. Pelantikan dan atau pengukuhan pengurusan dilakukan oleh DPP PPPFI dengan atau memandatkannya kepada :
a. DPD untuk Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang.
b. DPP untuk Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah
c. Ketua umum DPP untuk pelantikan Pimpinan Pusat.
4. Tata Cara Upacara Pelantikan dan atau pengukuhan di atur lebih lanjut dalam peraturan organisasi pusat tentang tatacara baku pada upacara pelantikan atau pengukuhan kepengurusan PPPFI

BAB III
DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PENASEHAT
Pasal 5

1. Dewan Pembina adalah dewan yang terdiri dari beberapa tokoh masyarakat, atau Negarawan yang membantu dan mengarahkan serta membina kemajuan organisasi PPPFI sesuai dengan jenjang kepengurusan masing-masing.
2. Dewan Penasehat adalah Dewan yang terdiri dari beberapa tokoh masyarakat yang strategis memberikan nasehat dan dibantu serta petunjuk teknis untuk kemajuan organisasi PPPFI sesuai dengan jenjang kepengurusan masing-masing.

Pasal 6

1. Masa jabatan Dewan Pembina dan Dewan Penasehat adalah sama dengan masa jabatan DPP, DPD, DPC atau sesuai dengan jenjang kepengurusan setempat.
2. Hak dan kewajiban anggota Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi (PO) Pusat.

BAB IV
ATRIBUT DAN LAMBANG
Pasal 7

Lambang PPPFI adalah Palang Merah ditengah tengahnya terdapat lambang gelas dan ular yang dikelilingi oleh Rantai,jeruji baja dan Padi Kapas

Makna dari lambang PPPFI yaitu sebagai berikut :
a. Palang Merah dimaksudkan pengabdian di bidang kesehatan yang tulus dan Iklas penuh rasa Kemanusiaan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
b. Gelas dan bisa ular merupakan lambang kefarmasian.
c. Rantai dimaksudkan sebagai suatu persatuan yang kokoh dan langgeng penuh solidaritas sosial serta kekeluargaan
d. Padi kapas dimaksudkan sebagai kemakmuran dan kesejahteraan
e. Jeruji baja dimaksudkan bahwa organisasi ini senantiasa selalu maju dan berkembang

Pasal 8

1. Lambang PPPFI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ART ini dipakai sebagai lambang sentral atau utama dalam Panji, Bendera, papan nama, lencana, seragam organisasi kop surat dan segala administrasi maupun aktivitas yang berkaitan dengan PPPFI Bentuk keseluruhan, ukuran serta tata cara penggunaan lambang PPPFI sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO) Pusat.

2. Hymne dan Mars PPPFI diciptakan oleh pencipta lagu dan arranjer yang ditunjuk secara baku dan lestari melalui suatu surat keputusan yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PPPFI
3. Hymned dan Mars PPPFI di samping Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Lagu Wajib Nasional lainnya, wajib dinyanyikan pada setiap acara besar dan agenda keorganisasi PPPFI seperti Munas, Rakernas, Musda, Rakerda, serta berbagai acara aktivitas lainnya dari pelaksanaan program PPPFI yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam suatu Peraturan Organisasi (PO) Pusat.

BAB V
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI
Pasal 9

1. Keuangan Organisasi PPPFI diatur dalam suatu Sistem Manajemen Transparansi Keuangan PPPFI yang ketentuan dan tata caranya dijelaskan lebih lanjut dalam suatu Peraturan Organisasi (PO) Pusat.
2. Penanggungjawab keuangan di tiap tingkatan kepengurusan adalah Bendahara bersama dengan Ketua pengurus di tiap tingkatan.
3. Laporan Keuangan untuk tiap triwulan diberikan tembusan laporannya kepada Bendahara DPP PPPFI

Pasal 10

1. Untuk memajukan pendanaan PPPFI maka DPP PPPFI membentuk Badan Usaha Milik PPPFI
2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Badan Usaha Milik PPPFI diatur secara otonom dalam aturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga.
3. Setiap hal yang berprinsip dari Badan Usaha Milik PPPFI harus dilaporkan pada DPP PPPFI
4. Mekanisme antar lembaga-lembaga PPPFI diatur dalam hubungan kerja yang diatur dalam suatu Peraturan Organisasi (PO) Pusat.

BAB VI
ATURAN TAMBAHAN DAN PENUTUP
Pasal 11

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO) dan peraturan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPPFI
2. Peraturan Organisasi (PO) hanya diterbitkan oleh DPP PPPFI

Pasal 12

Demikian Anggaran Rumah Tangga ini dibuat dan disetujui oleh Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus/Pimpinan Pusat (DPP) PPPFI pada hari Rabu 27 Februari 2008.

Jakarta, 27 Februari 2008
DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PPPFI

Ketua Umum, Sekretaris Jendral



Nursalam, SH Anindyo Darmanto, SH

Selamat untuk kita semua

Ucapan Selamat pantas bagi kita semua dengan ditandatanginya Aktenotaris pembentukan Organisasi  Persatuan Pekerja dan Pemantau Farmasi Indonesia (PPPFI).  Dengan demikian, kita telah memiliki payung Hukum yang kuat untuk 
melangkah menapaki cita-cita luhur PPPFI yang tertuang dalam ADART yang kita
namakan 5 Pilar Utama, yaitu :(1) Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Para Anggota, (2) Meningkatkan Kesejahteraan Anggota, (3) Membantu Mewujudkan Masyarakat yang Sehat,
(4) Mengabdi kepada Negara melalui Peran Sosial, dan (5) Meningkatkan Kwalitas Produk Farmasi & Nutrisi melalui Pemantauan. Sehingga dengan demikian, setiap pekerja FARMASI (Salesman distributor, Detailer, Karyawan Farmasi, Karyawan Rumah Sakit, Karyawan Apotik, Karyawan Distributor dan Apoteker) yang bergabung menjadi anggota PPPFI, maka setiap anggota akan Berhak mendapatkan Bantuan Hukum (Lawyer) dalam setiap masalah yang dihadapi berhubungan dengan pekerjaannya.
Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah membentuk kepengurusan daerah yang disebut dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk tingkat Provinsi dan kepengurusan cabang/Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk tingkat Kodya/Kabupaten. 
Kepada teman-teman dari seluruh indonesia dapat memajukan calon Formasi yang akan mengisi kepengurusan tersebut diatas kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan mengirimkan email ke alamat :  nursalam2005@yahoo.com,  forum.fppfi@yahoo.com.  
Diharapkan dalam 2 (dua) bulan kedepan kita telah memiliki kepengurusan Daerah dan Cabang sehinga segera mendapatkan verifikasi dari Pemerintah untuk selanjutnya mendapatkan izin Depdagri dan perizinan lainnya.  Deklarasi dan peluncuran PPPFI secara resmi  direncanakan akan dilangsungkan  di Jakarta sekitar Juni /Juli  setelah semua Atribut organisasi 
(KepengurusanDaerah dan Cabang, dll) terbentuk dan Semua Perizinan selesai.


Salam,

Foto2 sejarah penandatanganan akte PPPFI


















Tampilan Susunan Pengurus tidak sesuai dokumen

Dear all,

Tolong diabaikan urutan susunan pengurus karena pada dokumen microsof world tampilannya menjadi berbeda setelah dikirim ke Blog please see milis http://health.groups.yahoo.com/group/forum-PPPFI/

Jumat, 28 Maret 2008

Pembukaan ADART PPPFI

PEMBUKAAN

Pembangunan Nasional di laksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya guna mewujudkan masyarakat, sejahtera, adil, makmur, sehat jasmani, Rohani secara merata baik matrial maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang- undang dasar 1945, dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional khususnya menyangkut tenaga kerja Farmasi mempunyai peran dan kedudukan sangat penting karena berperan sebagai pelaku dari tujuan pembangunan seutuhnya tersebut, namun demikian perlu pula Pekerja Farmasi mendapatkan perlindungan yang effective baik dalam hal menjamin hak-hak dasar pekerja (kesamaan derajat, perlakuan adil kepada pekerja dan keluarganya tanpa adanya diskriminasi) maupun perlindungan hukum dll, Tujuan utama PPPFI adalah berupaya menciptakan suatu hubungan kerja yang baik antara pekerja farmasi dengan perusahaan farmasi di tempat pekerja mencari nafkah, juga mendukung program kerja Pemerintah dalam hal peningkatan mutu Kesehatan Masyarakat, maka di bentuk suatu wadah yang di namakan Persatuan Pekerja dan Pemantau Farmasi Indonesia (PPPFI) yang berfungsi sebagai wadah Pekerja Farmasi yang diharapkan para pekerja Farmasi akan juga selalu di ayomi oleh Payung Hukum, wadah ini juga melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan dengan mewujudkan dukungan kepada Pemerintah (Departeman Kesehahan, Departemen Sosial & Departemen Tenaga Kerja)
Dalam rangka Reformasi Kesehatan dengan meningkatan Mutu Kesehatan dan Gizi bagi masyarakat Indonesia melalui penyaluran bantuan kebutuhan masyarakat dalam bentuk farmasi ( obat–obatan) & Nutrisi dll, juga sebagai penunjang kesejahteraan, Kesehatan masyarakat terutama yang hidup dibawah garis kemiskinan (Gizi buruk), bekerjasama dengan Perusahaan Farmasi ( lokal & Luar Negeri), Distributor obat, Apotik, Rumah Sakit, BUMN, UNICEF, Fondation (LSM),
PPPFI di tuntut untuk selalu mampu bergerak dan bertindak dalam situasi dan kondisi apapun demi tercapainya kesejahteraan, Kesehatan dan Gizi masyarakat luas khususnya bagi anak-anak, Manula yang membutuhkan bantuan Kesehatan.

PPPFI berfungsi pula sebagai pelindung konsumen yang bertugas selaku Pemantau mutu peredaran produk Farmasi ( obat-obatan & Nutrisi) di Indonesia, bersama sama dengan aparat Pemerintah terkait ( Dep. Kes, Dirjen POM, BNN & Kepolisian ).
Untuk mewujudkan itikad luhur dan mulia, para pekerja farmasi sepakat bersatu membentuk kekuatan untuk membantu sesame anggota maupun Masyarakat menyumbangkan tenaga dan fikiran untuk kepentingan saudara–saudara kita sebangsa setanah air khususnya dibidang kesehatan dan kefarmasian, maka pada hari Senin tanggal, 18 Maret 2008 jam 13.00 WIB, telah dideklararasikan terbentuknya Organisasi yang menjiwai semangat yang terkandung dalam nilai–nilai luhur Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, yang di maknai dengan nama Persatuan Pekerja dan Pemantau Farmasi Indonesia (PPPFI) yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Perubahan nama FPPFI menjadi PPPFI

Dear all,
Setelah rapat pada hari ini Kamis, 27 Maret 2008 Pukul 10.00 WIB ( pagi kemaren) diputuskan untuk merevisi beberapa bagian dari ADART begitu pula nama organisasi lebih dari 2/3 peserta rapat menghendaki perubahan nama Forum menjadi Persatuan sehingga lengkapnya menjadi PPPFI (Persatuan Pekerja & Pemantau Farmasi Indonesia) harap hal ini dimaklumi dan di sosialisasikan demi kemajuan organisasi ini
Maka formulir pendaftaran perlu juga dilakukan revisi sebagai dampak dari perubahan tersebut
Regards,

Nursalam.


kunjungi juga PPPFI di  : Mailinglist